Don't miss

Thursday, June 12, 2014

LEUFROSIA


Memang aneh, tapi itulah yg sepatutnya aku pertanyakan pada diriku sendiri, . Semua itu terjadi begitu saja, kau yg dulu pernah kukenal dan mungkin juga aku sukai akhirnya dapat kujumpai lagi kehadiranmu saat ini. . 

Sebelumnya memang tak pernah terpikirkan olehku kenapa hati ini dapat bergetar ketika melihat dan mendengar namamu. . Ini nyata dan pertama kalinya kualami, . Apakah ini disebut cinta ataukah persahabatan?
Hal yg tidak dilogika dalam kamusku adalah mengapa respect yg kau terima rata kepadaku. . Dengan kata lain kau hanya mengangap ini adalah hubungan sosial belaka,
bisa jadi aku yg terlalu berlebihan dimakan kata cinta atau aku yg sudah dewasa ini telah mengenal cinta. .
Semuanya tergantung dari mana kacamata yg menilainya. . 

Semua hal yang dirasakan tidaklah sama pada tiap individu..

Aku sebut ini Leufrosia.

Sejarah Perkembangan Akademi Litigasi Indonesia


Beberapa Catatan Penting


  • Pada tahun 1986 H.J.R. Abubakar, SH sebagai pemerakasa mengajukan ide / gagasan perlunya mendirikan Akademi Litigasi.
  • Yayasan Triguna menampung gagasan ini serta mengadakan konsultasi dengan beberapa orang pakar / tokoh maupun instansi terkait khususnya dengan Departemen Kehakiman tentang layak tidaknya mendirikan Akademi dibidang Litigasi.
  • Ternyata gagasan ini mendapat sambutan dan dukungan positif dari Departemen Kehakiman karena sangat membutuhkan tenaga panitera yang professional.
  • Akademi Litigasi Indonesia Triguna (ALTRI) didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 172 tahun 1956.
  • Dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Triguna No. : 309/BP/87, tanggal 9 Maret 1987 dibentuk Akademi Litigasi Indonesia Triguna disingkat ALTRI. 
  • Pada tahun 1991 “Penyelenggara” Akademi diserahkan oleh Yayasan TRIGUNA kepada Departemen Kehakiman Cq Yayasan PENGAYOMAN melalui suatu Naskah Kerjasama sehingga nama ALTRI yang pada waktu didirikan adalah singkatan dari nama “ AKADEMI LITIGASI TRIGUNA “ (ALTRI) diganti menjadi Akademi Litigasi Triguna “ (ALTRI) diganti menjadi Akademi Litigasi Indonesia.
Berikut Ini Sejarah Perkembangan ALTRI
  1. ALTRI adalah Akademi Litigasi “PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA “ yang mendidik para mahasiswa untuk menjadi Calon “PARA YURISTRA” yang setelah lulus dapat mengabdikan diri dalam urusan perkara dan hukum pada umumnya.
  2. Akademi Litigasi Indonesia (ALTRI PENGAYOMAN) merupakan Lembaga Pendidikan Tiggi Litigasi Program D III Hukum yang dikelola oleh Yayasan Pengayoman Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. Program Pendidikan D III Hukum ALTRI Pengayoman ditujukan kepada lapangan pekerjaan sebagai berikut
  4. Hingga Wisuda yang ke 17 sekarang, ALTRI telah menghasilkan sebanyak 1203 orang lulusan ALTRI dan pada umumnya lulusan ALTRI sambil bekerja meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu Starata I (SI) dan malahan sudah banyak pula diantara mereka yang sudah mencapai Starata II (SII) dan menduduki jabatan-jabatan penting dibeberapa Pengadilan.
  5. Mahasiswa ALTRI PENGAYOMAN berasal dari  lulusan SMU atau yang sederajat dari berbagai macam daerah dari seluruh Indonesia, ada dari Papua, Ambon, NTT, NTB, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Jawa dll.
  6. Dosen/Staf Pengajar inti adalah para ahli yang sudah berpengalaman disamping kaderisasi dosen yang muda-muda terutama abituren ALTRI yang sudah bergelar SII, antara lain beberapa Guru Besar dan tenaga ahli/praktisi hukum yang pernah memberikan kuliah adalah :
  7. Dalam tahun ajaran 2006-2007 ini jumlah mahasiswa yang diwisuda adalah sebanyak 50 orang dan diantaranya 3 orang lulusan dengan nilai terbaik IPK 3,67 mahasiswi berasal dari Magetan.
  8. ALTRI juga memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa yang berprestasi Tinggi dan tingkat ekonomi lemah, yang diperoleh dari bantuan Kopertis yaitu Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (BPPA), Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM).
  9. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia dengan surat tanggal 26 Desember 2006 No.: Up.I/952/2006 tentang penerimaan PNS untuk bidang Administrasi dengan syarat lulus D III ALTRI dengan golongan II C PNS.
  10. Kedepan ALTRI PENGAYOMAN akan membenahi diri dengan menyesuaikan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan Negara dalam reformasi hukum terutama dalam pengembangan etika untuk bekal para mahasiswa ALTRI yang siap terjun ke masyarakat.
  11. Mulai tahun Akademik 2008/2009 ini mengaktifkan kembali jurusan Bantuan Hukum, yang dirasakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi golongan menengah kebawah.   
  12. Pada tanggal 3 September 1991 berdasarkan Akte Notaris Yudo Paripurno, SH No. 19 tahun 1991 terjadi perubahan yang mendasar yakni Penyerahan Hak pengelolaan dari Yayasan Triguna tanggal 22 Juni 1981 kepada Yayasan Pengayoman Warga Departemen Kehakiman dengan disingkat ALTRI Pengayoman, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Akademi Litigasi Indonesia  (ALTRI)  Pengayoman. Source

Monday, June 9, 2014

Perkembangan Hukum Di Indonesia (just share apa yang saya tahu)


 Pertama-tama sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Dwipraja Kumara Zuma alumni Akedimi Litigasi Indonesia. Tidak banyak yang saya mau bahas tentang perkembangan hukum di Indonesia. Oke langsung aja...
Dimulai dari setelah Indonesia merdeka perkembangan hukum di Indonesia belum terlalu signifikan atau dengan kata lain Indonesia hanya mengadopsi Hukum Belanda yang artinya belum banyak Undang-undang khusus pada masa ini
Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia mulai membentuk susunan hukum acara yang mana lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  (Sebuah Master Piece For Anak Bangsa).
Kemudian bermunculan Undang-Undang Khusus dibawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Perdata, Nah mulai dari sinilah yang banyak menjadi pertanyaan dalam benak ini..
Sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Wvs (wet van Straafvordering} telah mencakup hampir semua peraturan dalam ruang lingkup masyarakat luas. Akan tetapi masih belum dapat menampung persoalan-persoalan baru sesuai perkembangan zaman yang mana akhirnya menciptakan anak dari Wvs itu sendiri atau yang disebut Undang-Undang.
Setelah berlakunya Undang-Undang apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih digunakan?? jawaban nya sudah tentu pasti ya, oleh karena WvS sebagai induk daripada Undang-Undang merupakan dasar dari Peraturan-peraturan tersebut, atau lazim di sebut Grund Norm (Hans Kelsen).
Yang banyak menjadi persoalan sekarang ini ialah Undang-Undang belum menempatkan pada posisi sebenarnya dengan kata lain goncangan dalam masyarakat masih tetap dirasakan. Undang-Undang pada saat ini dinilai masih rapuh terhadap kasus-kasus yang terjadi dan sebagian perlu direvisi atau malah dihapuskan.
Undang-Undang begitu penting dalam sebuah Bangsa yang mandiri yang oleh karenanya perlulah perhatian yang khusus akan hal ini. Salah satu lembaga yang wajib memperhatikan hal ini ialah DPR (Dewan Perwakiln Rakyat). Sebagai masyarakat saya menilai DPR kurang memperhatikan hal ini, walaupun saya kurang begitu mengerti akan politik tetapi jujur saya tidak suka dengan yang namanya politik.
Disini Para Wakil Rakyat yang duduk di kursi panas, tidak begitu memperhatikan persoalan kenegaraan oleh karena sebagian dari mereka ingin mengembalikan modal saat kampanye ataupun mengambil keuntungan pada masanya, sangat berbeda dengan Wakil rakyat Di Negeri Eropa, di Eropa Wakil Rakyat yang dipilih harus mengikuti ketentuan yang mana dalam pencalonan diri mereka telah tergolong orang-orang yang berada, So ketika terpilih merekapun tidak memikirkan hal yang bernama uang. 
(To be Continued)